Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda

Evi Pontianak    Mei 13, 2026    Comment   

Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda

Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda.

Pontianak – Wajah Siti Jubaidah tampak sumringah saat rumah sederhananya di Kampung Caping, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, dikunjungi Selvi Ananda, Selasa (12/5/2026). Di usia 65 tahun, pengrajin caping tradisional itu tak menyangka hasil kerajinan tangannya mendapat perhatian langsung dari istri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jemari Jubaidah yang sebelumnya sibuk merangkai daun mengkuang, tali, dan rotan sejenak berhenti. Dengan senyum hangat, ia menyambut kedatangan tamu istimewa yang hadir bersama rombongan Seruni Kabinet Merah Putih, didampingi Ketua Dekranasda Kalbar Erlina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie.

Kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi para pengrajin caping dan pelaku UMKM di Pontianak. Selain berdialog langsung, Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung para pengrajin agar terus berkarya dan berinovasi.

Jubaidah bercerita, dirinya mulai membuat caping sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar. Keahlian itu diwariskan turun-temurun oleh masyarakat tepian Sungai Kapuas. Namun kini, jumlah pengrajin caping yang masih aktif terus berkurang dan hanya tersisa belasan rumah produksi.

“Awalnya mengambil upah dengan ikut orang, dan terus sampai sekarang,” ceritanya.

Bersama sang suami, Jubaidah kini hanya mampu membuat paling banyak lima caping per hari. Faktor usia membuat tangan dan penglihatannya tidak lagi secepat dulu. Meski demikian, caping-capimg itulah yang menjadi sumber penghidupan keluarganya.

Caping hasil buatannya biasanya dijual ke pengepul di Pasar Kapuas Besar. Untuk caping polos dihargai sekitar Rp10 ribu, sedangkan caping berwarna dijual Rp15 ribu per buah. Dalam sebulan, ia mampu menghasilkan sekitar dua kodi atau 20 buah caping.

Di balik penghasilan sederhana itu, Jubaidah tetap bertahan menjaga warisan budaya lokal. Karena itu, bantuan dan perhatian dari Selvi Ananda serta dukungan Pemerintah Kota Pontianak disambut penuh syukur.

Selain mengunjungi rumah Jubaidah, Selvi Ananda juga menyempatkan diri berinteraksi dengan pelaku UMKM, pengrajin turunan caping, anak-anak, dan masyarakat di Rumah Budaya Kampung Caping. Ia turut meninjau pelatihan Kurator Penggiat UMKM dan pelatihan Pengembangan Talenta Industri Kreatif di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar yang digelar Dekranasda Kota Pontianak bersama sejumlah mitra.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan bahwa Selvi Ananda memberikan pesan khusus kepada para pengrajin dan pelaku UMKM agar terus semangat mengembangkan usaha mereka.

“Pesan beliau, terus semangat, terus melakukan inovasi, dan kami dari Dekranasda Kota juga terus memberikan bimbingan untuk memajukan UMKM Kota Pontianak,” ujar Yanieta.

Menurutnya, meski kunjungan berlangsung singkat, kehadiran istri Wakil Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin dan peserta pelatihan industri kreatif untuk terus berkarya.

Sementara itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Pontianak.

Ia menilai kehadiran rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang terdiri dari para pendamping menteri juga menjadi peluang positif untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional.

“Yang hadir ini kan ibu-ibu menteri, pasti dia akan cerita kepada suami-suaminya para menteri, dan tentu ada hal-hal yang dianggapnya bisa membantu, bermanfaat untuk Kota Pontianak,” tutup Edi.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/kisah-siti-jubaidah-pengrajin-caping.html

Viral, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Koreksi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Diundang ke Senayan, Dapat Tawaran Beasiswa ke China

Evi Pontianak    Mei 13, 2026    Comment   

Viral, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Koreksi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Diundang ke Senayan, Dapat Tawaran Beasiswa ke China

Foto: Josepha Alexandra, siswi kelas XI SMA Negeri 1 Pontianak

PONTIANAK - Josepha Alexandra, siswi kelas XI SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, diundang ke MPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Josepha menjadi sorotan publik setelah aksinya memprotes keputusan juri yang menilai jawabannya salah. Padahal, jawaban yang ia berikan dalam kompetisi tersebut terbukti benar.

Keberangkatan Josepha ke Senayan didampingi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak Indang Maryati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Rio Pratama, dan Guru Pembimbing Heni.

“Yang mendampingi ada Bu Indang selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Waka Humas, dan ada Bu Heni selaku pembimbing,” kata Josepha.

Dapat Tawaran Beasiswa S1 ke China

Selain diundang ke MPR RI, Josepha juga mendapat apresiasi berupa beasiswa S1 ke China dari Rifqinizamy Karsayuda, anggota DPR/MPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak.

Rifqinizamy menawarkan beasiswa kuliah gratis di China dan ikatan kerja di perusahaan multinasional setelah lulus. 

“Kalau Josepha berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA, Josepha akan berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di China dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josepha kalau sudah lulus dari China,” ujarnya.

Josepha mengaku tawaran tersebut masih akan didiskusikan dengan orang tuanya sebelum mengambil keputusan. (Tim)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Viral, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Koreksi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Diundang ke Senayan, Dapat Tawaran Beasiswa ke China, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/viral-siswi-sman-1-pontianak-yang.html

Gotong Royong Warga Warnai Aksi Bersih Lingkungan di Pontianak Utara

Evi Pontianak    Mei 11, 2026    Comment   

Gotong Royong Warga Warnai Aksi Bersih Lingkungan di Pontianak Utara

Warga dan DLH Kota Pontianak bergotong royong membersihkan parit sepanjang 500 meter di Siantan Hulu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sistem drainase.

PONTIANAK - Warga bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak menggelar aksi bersih lingkungan di Jalan Parit Pangeran Dalam, Kompleks Pondok Pangeran I dan II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Minggu (10/5/2026). Kegiatan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan fokus membersihkan parit dan lingkungan sekitar.

Aksi gotong royong itu melibatkan warga RW 27 dan RW 28, unsur kecamatan, RT dan RW, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perangkat daerah, hingga anggota DPRD Kota Pontianak.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Kota Pontianak, M Yamin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kebersihan kota, terutama kawasan parit yang memiliki fungsi penting dalam sistem drainase Pontianak.

“Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini menjadi titik tolak kita untuk melakukan kegiatan hari ini,” kata Yamin.

Dalam kegiatan tersebut, parit sepanjang sekitar 500 meter menjadi sasaran pembersihan. Warga terlihat bergotong royong mengangkat sampah, lumpur, dan rumput liar yang menutupi aliran air.

Menurut Yamin, persoalan kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Kita harus bersama-sama membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ke depan Kota Pontianak semakin bersih, dan itu membutuhkan partisipasi kita semua,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda rutin semata, tetapi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Saya berharap ini bukan hanya rutinitas, tetapi masuk ke dalam sanubari kita bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Selain menggelar aksi bersih lingkungan, DLH Kota Pontianak juga terus melakukan pembenahan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Penataan dilakukan mulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kami dari DLH akan mencoba memanajemen dari hulu sampai hilir, supaya sampah di Kota Pontianak ini semakin tertangani dengan baik. TPA sampai TPS juga akan terus kita benahi,” jelas Yamin.

Pemerintah Kota Pontianak turut mengapresiasi keterlibatan warga, tokoh masyarakat, perangkat wilayah, dan anggota DPRD dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, bersih, dan nyaman ditinggali.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Gotong Royong Warga Warnai Aksi Bersih Lingkungan di Pontianak Utara, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/gotong-royong-warga-warnai-aksi-bersih.html

IPSI Kota Pontianak dan Kubu Raya Dilantik, Alexander Wilyo: Pontianak-Kubu Raya Barometer Silat Kalbar

Evi Pontianak    Mei 11, 2026    Comment   

IPSI Kota Pontianak dan Kubu Raya Dilantik, Alexander Wilyo: Pontianak-Kubu Raya Barometer Silat Kalbar

Foto: Pelantikan Pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kubu Raya Masa Bhakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (10/5/2026)

PONTIANAK - Semangat persatuan dan kebangkitan pencak silat Kalimantan Barat (Kalbar) menguat dalam Halalbihalal Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Kalbar sekaligus pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kubu Raya masa bakti 2026-2030. Kegiatan digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (10/5/2026) pukul 15.00 WIB.

Momentum ini menjadi penanda penting bagi pencak silat Kalbar setelah Alexander Wilyo, http://S.STP., http://M.Si. yang juga Bupati Ketapang, resmi memimpin Pengurus Provinsi IPSI Kalbar periode 2025-2029.

Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menegaskan pencak silat bukan sekadar cabang olahraga, melainkan bagian dari jati diri bangsa yang harus dijaga, diwariskan, dan dikembangkan melalui prestasi.

“Pontianak sebagai ibu kota provinsi dan Kubu Raya sebagai daerah penyangga merupakan barometer olahraga di Kalimantan Barat. Jika pencak silat di dua wilayah ini maju, maka prestasi Kalimantan Barat di tingkat nasional juga akan terangkat,” ujarnya.

Ia meminta pengurus IPSI yang baru dilantik membangun kolaborasi pembinaan atlet antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Tujuannya melahirkan atlet tangguh yang mampu membawa nama Kalbar di tingkat nasional maupun internasional.

Alexander juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan juri agar mampu mengikuti perkembangan regulasi pertandingan pencak silat modern. “Kita ingin lahir pendekar-pendekar muda Kalimantan Barat yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki karakter dan sportivitas yang baik,” katanya.

Ketua IPSI Kabupaten Kubu Raya, Sugiarto, menyampaikan kepengurusan baru membawa harapan besar bagi kemajuan pencak silat di daerahnya. Menurutnya, pencak silat berperan penting membentuk disiplin, mental, dan karakter generasi muda.

“Harapan kami tentu bagaimana IPSI Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dapat meraih prestasi yang lebih baik untuk Kalimantan Barat. Pencak silat bukan hanya olahraga, tetapi juga budaya bangsa yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepengurusan baru akan mempertahankan program yang sudah berjalan baik sekaligus melakukan pembinaan lebih maksimal demi meningkatkan prestasi atlet. “Ada perubahan dalam kepengurusan, tetapi semangatnya tetap sama, yakni membawa IPSI menjadi lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua IPSI Kota Pontianak, Dede Martin Kurniawan, S.A.P., menegaskan komitmennya untuk membangun pembinaan atlet yang lebih modern dan terarah.

Menurutnya, Kota Pontianak memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu kota provinsi untuk melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. “Kami siap bersinergi dengan seluruh pengurus IPSI di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Kubu Raya, untuk memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi pencak silat Kalbar,” ujarnya.

Melalui kepengurusan baru tersebut, IPSI Kalbar di bawah kepemimpinan Alexander Wilyo diharapkan mampu menyatukan semangat para pesilat, memperkuat pembinaan sejak usia dini, dan membawa harum nama Kalimantan Barat di panggung olahraga nasional maupun internasional. (Jm)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul IPSI Kota Pontianak dan Kubu Raya Dilantik, Alexander Wilyo: Pontianak-Kubu Raya Barometer Silat Kalbar, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/ipsi-kota-pontianak-dan-kubu-raya.html

Pontianak Resmi Masuk UCLG ASPAC, Perluas Akses Pendanaan dan Kerja Sama Hijau

Evi Pontianak    Mei 10, 2026    Comment   

Pontianak Resmi Masuk UCLG ASPAC, Perluas Akses Pendanaan dan Kerja Sama Hijau

Pontianak resmi bergabung dengan UCLG ASPAC untuk memperluas kerja sama internasional dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat Asia Pasifik.

PONTIANAK - Kota Pontianak resmi bergabung dalam jaringan internasional United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Pengumuman itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah saat menghadiri agenda UCLG ASPAC Executive Bureau and The Asia Pacific Forum 2026 di Hotel Claro Kendari, Jumat (8/5/2026) malam.

Amirullah mengatakan bergabungnya Pontianak ke organisasi pemerintah daerah terbesar di kawasan Asia Pasifik menjadi langkah penting untuk memperluas kerja sama global sekaligus memperkuat posisi kota tersebut di tingkat internasional.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UCLG ASPAC yang telah secara resmi menyambut Kota Pontianak dalam organisasi ini,” ujarnya.

Menurut dia, keanggotaan tersebut bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga tanggung jawab besar untuk ikut berkontribusi menghadapi tantangan global bersama kota-kota lain di Asia Pasifik.

Amirullah menilai persoalan seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, hingga ketimpangan sosial membutuhkan kolaborasi lintas daerah dan negara.

“Kami percaya, solusi atas tantangan global terbesar seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan urbanisasi dibangun dari bawah, kota demi kota, komunitas demi komunitas,” katanya.

Keanggotaan di UCLG ASPAC membuka peluang bagi Pontianak untuk memperluas jejaring internasional, bertukar pengalaman, hingga mengakses dukungan teknis dan pendanaan hijau untuk pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan.

Perjalanan Pontianak menuju jejaring global dimulai sejak akhir 2021 saat terpilih sebagai salah satu dari empat kota percontohan Indonesia dalam program Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM).

Pontianak menjadi satu-satunya kota dari Kalimantan yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Melalui pendampingan UCLG ASPAC sebagai sekretariat regional GCoM, Pontianak kemudian mencatat sejumlah perkembangan dalam pembangunan berkelanjutan. Kota ini juga meraih GCoM Compliance Badge pada Mei 2025 setelah memenuhi standar global dalam penyusunan rencana aksi perubahan iklim.

Selain itu, program pengelolaan sampah terintegrasi dan mitigasi banjir di Pontianak mulai dilirik sebagai contoh praktik baik bagi kota-kota menengah di Asia Tenggara.

Dengan status sebagai anggota aktif UCLG ASPAC, Pontianak kini memiliki akses lebih luas untuk berkolaborasi dengan para ahli internasional dalam memperkuat infrastruktur kota agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan ancaman lingkungan.

Keanggotaan ini juga menandai langkah Pontianak untuk memperkuat peran sebagai kota percontohan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan rendah emisi di kawasan Asia Pasifik.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Pontianak Resmi Masuk UCLG ASPAC, Perluas Akses Pendanaan dan Kerja Sama Hijau, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/pontianak-resmi-masuk-uclg-aspac.html

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran

Evi Pontianak    Mei 08, 2026    Comment   

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran. 

Pontianak (08/05/2026) – Pasca bergabungnya fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) ke dalam kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Pontianak mengambil langkah strategis dan inovatif dalam mendukung efisiensi anggaran negara melalui optimalisasi pemanfaatan barang rampasan negara berstatus Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Langkah tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan aset barang rampasan negara yang telah memiliki status penggunaan resmi sebagai lokasi representatif untuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di wilayah hukum Kejati Kalbar. 

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran. 

Hal ini diwujudkan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak yang secara resmi telah menerima Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI pada Senin (04/05/2026).

Aset yang diserahkan berupa sebidang tanah seluas 1.053 meter persegi beserta bangunan lapangan futsal di Jalan Tanjung Raya II Gang Nusa Indah, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan nilai BMN mencapai Rp2,52 miliar berdasarkan penilaian KPKNL Pontianak.

Aset hasil rampasan negara tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kejari Pontianak guna mendukung optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara profesional, akuntabel, dan representatif.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo, SH.MHum,  menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Agung RI melalui Badan Pemulihan Aset dan Kementerian Keuangan RI atas persetujuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset dimaksud, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan fungsi pemulihan aset dan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran. 

“Pemanfaatan aset negara hasil rampasan sebagai fasilitas pengelolaan barang bukti merupakan bentuk efisiensi yang konkret sekaligus optimalisasi aset negara agar memiliki manfaat langsung bagi penegakan hukum,” ujarnya.

Pemanfaatan aset PSP ini sekaligus mencerminkan transformasi kelembagaan Kejaksaan dalam merespons perubahan tata kelola Rupbasan secara adaptif dan progresif. Dengan pendekatan tersebut, Kejati Kalbar tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga berperan aktif dalam mendukung penghematan keuangan negara dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara secara berkelanjutan.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/kejati-kalbar-optimalkan-barang.html

Langgar Larangan, Truk Bermuatan Pasir Tersangkut di Jembatan Kapuas I

Evi Pontianak    Mei 08, 2026    Comment   

Langgar Larangan, Truk Bermuatan Pasir Tersangkut di Jembatan Kapuas I

Foto: KBO Satlantas Polresta Pontianak Ipda Agung Budi Sulistiyono

PONTIANAK - Sebuah truk roda enam bermuatan pasir karang tersangkut di pembatas tanjakan Jembatan Kapuas I, Jumat (8/5/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Insiden tersebut menyebabkan kemacetan panjang di kawasan jembatan pada jam sibuk pagi.

Truk yang dikemudikan KH tersebut diketahui mengangkut pasir karang dari Sungai Keran menuju kawasan Purnama. Kendaraan tersangkut di pembatas jalan setelah diduga tidak kuat menanjak saat melintas di jembatan.

Hindari Truk Mundur, Sopir Hilang Kendali

Rekan sopir yang membantu proses evakuasi menyebut, kejadian bermula ketika sopir mencoba menghindari truk di depannya yang tiba-tiba mundur di tanjakan. Akibatnya, truk kehilangan kendali lalu menghantam pembatas jalan hingga tersangkut.

Upaya evakuasi mandiri yang dilakukan sopir tidak berhasil, sehingga kendaraan masih berada di lokasi hingga pagi hari. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan jembatan mengalami kemacetan cukup parah sekitar pukul 06.00 hingga 08.00 WIB.

Polisi: Sopir Langgar Aturan Larangan Melintas

KBO Satlantas Polresta Pontianak Ipda Agung Budi Sulistiyono membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menerima laporan masyarakat sekitar pukul 02.00 WIB terkait adanya kendaraan roda enam yang melintas di Jembatan Kapuas I.

“Diduga tidak kuat menanjak, truk mundur lalu menabrak pembatas jalan serta trotoar,” ujarnya.

Saat ini truk telah berhasil dievakuasi dan diamankan di Kantor Polresta Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengecekan surat-surat kendaraan dan koordinasi dengan pengemudi maupun perusahaan jasa transportasi.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut sopir diduga sengaja melanggar aturan larangan melintas bagi kendaraan bermuatan di Jembatan Kapuas I.

“Atas pelanggaran tersebut akan dilakukan penindakan berupa tilang. Kami juga mengimbau seluruh pengemudi kendaraan bermuatan agar tidak kembali melanggar aturan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” tegas Ipda Agung. (Tim)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Langgar Larangan, Truk Bermuatan Pasir Tersangkut di Jembatan Kapuas I, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/langgar-larangan-truk-bermuatan-pasir.html

Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti

Evi Pontianak    Mei 07, 2026    Comment   

Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti

Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti.

PONTIANAK — Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kalimantan Barat menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) KBPP Polri yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Selain menyukseskan agenda nasional organisasi tersebut, PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga memberikan dukungan kepada Dr. Hj. Evita Nursanti, S.H., M.Sc. agar kembali memimpin KBPP Polri pada periode selanjutnya.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, dalam rapat koordinasi daerah yang dihadiri pengurus resor dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Karolin Margret Natasa menilai kepemimpinan Evita Nursanti selama ini membawa perubahan positif bagi organisasi. Transformasi internal organisasi dinilai semakin kuat, termasuk peningkatan sinergi antara KBPP Polri dengan institusi Polri.

Menurut Karolin Margret Natasa, sejumlah program organisasi selama kepemimpinan Evita Nursanti telah dirasakan hingga tingkat daerah, terutama dalam penguatan organisasi dan perhatian terhadap kesejahteraan putra-putri anggota Polri.

“Selama kepemimpinan Ibu Evita Nursanti, banyak perubahan yang dirasakan daerah. Program organisasi berjalan lebih terarah dan komunikasi dengan daerah juga semakin baik,” ujar Karolin Margret Natasa di Pontianak, Kamis (7/5/2026).

PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga menilai kesinambungan kepemimpinan penting agar berbagai agenda strategis organisasi dapat terus berjalan tanpa terputus.

Karolin Margret Natasa menyebut organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk di bidang sosial dan teknologi.

Selain itu, dukungan terhadap Evita Nursanti disebut terus mengalir dari berbagai wilayah di Indonesia menjelang Munas KBPP Polri 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga persatuan organisasi.

Karolin Margret Natasa optimistis Munas KBPP Polri di Jakarta akan berlangsung lancar dan demokratis dengan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh kader organisasi.

Dalam kesempatan itu, Karolin Margret Natasa juga menegaskan peran KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

KBPP Polri diharapkan tetap aktif hadir di tengah masyarakat melalui penguatan nilai kebangsaan, persatuan, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Munas KBPP Polri 2026 tidak hanya dipandang sebagai agenda pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum menentukan arah gerak organisasi menghadapi tantangan masa depan.

FAQ

Kapan Munas KBPP Polri 2026 digelar?

Munas KBPP Polri dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Siapa yang didukung PD KBPP Polri Kalbar?

PD KBPP Polri Kalimantan Barat mendukung Evita Nursanti untuk kembali memimpin KBPP Polri pada periode mendatang.

Apa alasan dukungan kepada Evita Nursanti?

Dukungan diberikan karena kepemimpinan Evita Nursanti dinilai berhasil memperkuat organisasi, meningkatkan soliditas internal, dan mempererat sinergi dengan Polri.

Siapa Ketua PD KBPP Polri Kalbar?

Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat saat ini adalah Karolin Margret Natasa.

Apa tujuan Munas KBPP Polri 2026?

Selain memilih ketua umum, Munas juga menjadi forum penguatan arah organisasi dan konsolidasi nasional kader KBPP Polri.

Oleh: Tino

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/karolin-margret-natasa-pastikan-kbpp.html

Breaking News: Ancam Mantan Istri Pakai Airgun, Pria di Pontianak Dibekuk Satgas Pekat Polda Kalbar

Evi Pontianak    Mei 07, 2026    Comment   

Breaking News: Ancam Mantan Istri Pakai Airgun, Pria di Pontianak Dibekuk Satgas Pekat Polda Kalbar

Foto: Satgas Operasi Pekat 2026 Resmob Polda Kalbar Bekuk Terduga Pengancaman Dengan Senjata Airgun Jenis Pistol 

PONTIANAK - Satgas Operasi Pekat 2026 Resmob Polda Kalimantan Barat membekuk seorang pria berinisial RBS setelah diduga melakukan pengancaman terhadap mantan istrinya dengan menggunakan senjata airgun jenis pistol.

RBS diamankan di salah satu kamar hotel di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (6/5/2026) malam.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan beberapa barang bukti terkait tindak pidana pengancaman. 

Selanjutnya, RBS dibawa ke Mako Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Operasi Pekat 2026 digelar Polda Kalbar untuk memberantas penyakit masyarakat, termasuk kasus pengancaman dan kepemilikan senjata tanpa izin. (Red)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Breaking News: Ancam Mantan Istri Pakai Airgun, Pria di Pontianak Dibekuk Satgas Pekat Polda Kalbar, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/breaking-news-ancam-mantan-istri-pakai.html

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Evi Pontianak    Mei 04, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Ilustrasi Gubernur Ria Norsan meninjau jalan.

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat perbaikan ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Proyek bernilai sekitar Rp23 miliar tersebut kini telah memasuki fase awal konstruksi.

Perbaikan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi masyarakat, sekaligus menunjang kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan progres pekerjaan saat ini difokuskan pada mobilisasi alat berat dan material ke lokasi proyek.

“Saat ini pekerjaan sudah masuk tahap konstruksi. Tim di lapangan tengah melakukan mobilisasi peralatan dan material untuk mendukung percepatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan selama proyek berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selain itu, penerapan standar keselamatan kerja menjadi perhatian utama di lapangan.

“Kami memastikan manajemen lalu lintas tetap berjalan dengan baik, serta penerapan K3 bagi para pekerja agar proyek ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Perbaikan difokuskan pada segmen sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang mengalami kerusakan paling berat, seperti jalan berlubang dan permukaan yang tidak layak dilalui. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar.

Lingkup pekerjaan mencakup penguatan struktur perkerasan jalan, perbaikan badan dan bahu jalan, penataan drainase, serta pekerjaan penunjang lainnya guna meningkatkan kualitas jalan secara menyeluruh.

Data menunjukkan total panjang ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang mencapai 49,5 kilometer, dengan sekitar 88,6 persen dalam kondisi mantap dan 11,4 persen masih perlu perbaikan.

Dengan percepatan pembangunan ini, Pemprov Kalbar optimistis konektivitas wilayah di Kayong Utara akan semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat secara lebih optimal.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/pemprov-kalbar-kebut-perbaikan-jalan.html

Donor Darah HUT ke-27 Harian Berkat, Puluhan Peserta Ikut Sumbang Stok Darah di Pontianak

Evi Pontianak    Mei 02, 2026    Comment   

Donor Darah HUT ke-27 Harian Berkat, Puluhan Peserta Ikut Sumbang Stok Darah di Pontianak

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

P0NTIANAK - Harian Berita Khatulistiwa atau HARIAN BERKAT menyelenggarakan kegiatan donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT, Sabtu 2 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini berlangsung sejak pukul 08.30 WIB hingga 13.00 WIB.

Donor darah mengusung tema “Setetes Darah Anda Selamatkan Semua Jiwa” dan dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak.

Ketua Panitia Donor Darah HARIAN BERKAT, Marupek, S.Sos, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan media dalam membantu sesama yang membutuhkan darah.

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27  yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

“Donor darah yang dilaksanakan ini adalah bentuk kepedulian kami dalam rangka HUT HARIAN BERKAT ke-27. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, donor darah merupakan perbuatan terpuji dan mulia karena dapat membantu keselamatan jiwa orang lain. 

Marupek juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para peserta yang mendonorkan darah secara sukarela.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan peserta donor darah yang telah berpartisipasi secara sukarela. Kebutuhan darah di waktu tertentu cukup tinggi, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membantu mencukupi stok darah,” katanya.

Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes. Pol. Endang Tri Puwanto, S.IK, M.Si melalui Kasi Dokkes AKP Lijana Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan donor darah yang digelar HARIAN BERKAT. 

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

Ia menilai kegiatan tersebut sangat bagus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan darah.

“Aksi donor ini sangat baik karena membantu masyarakat yang membutuhkan darah, sekaligus mendukung ketersediaan stok darah di PMI Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan dan turut mendonorkan darah.

Lijana juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan pihak kepolisian dalam kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Adapun peserta donor darah berasal dari berbagai instansi, di antaranya Polresta Pontianak, Polres Kubu Raya, Kompi Kavaleri XII/MDC, Satbrimob Polda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, Airud, Ajendam XII/Tanjungpura, Paldam XII/Tanjungpura, serta masyarakat Kota Pontianak. ***

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Donor Darah HUT ke-27 Harian Berkat, Puluhan Peserta Ikut Sumbang Stok Darah di Pontianak, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/donor-darah-hut-ke-27-harian-berkat.html

Kapolresta Pontianak Pimpin Apel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa SPARKA di Kantor Gubernur

Evi Pontianak    Mei 02, 2026    Comment   

Kapolresta Pontianak Pimpin Apel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa SPARKA di Kantor Gubernur

Kapolresta Pontianak Pimpin Apel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa SPARKA di Kantor Gubernur.

Polresta Pontianak — Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, S.I.K. M.Si. memimpin langsung apel kesiapan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen SPARKA di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (1/5).

Apel pengamanan yang dilaksanakan pada pagi hari tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam rangka mengamankan jalannya aksi agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan apel turut dihadiri oleh Kabagops Polresta Pontianak Kompol Joko Sutriyatno, S.H. Kapolsek Pontianak Selatan, akp Inayatun Nurhasanaj S.H

 serta seluruh personel yang telah tersprint dalam tugas pengamanan aksi. Dalam arahannya, Kapolresta menekankan pentingnya profesionalisme, humanisme, serta pendekatan persuasif kepada massa aksi.

“Kita hadir untuk memberikan pengamanan dan menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun tetap dengan mengedepankan ketertiban umum,” tegas Kapolresta

Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk menghindari tindakan yang dapat memicu konflik, serta selalu menjaga komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan dari pihak massa aksi.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh SPARKA tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh Internasional, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pekerja dan isu sosial lainnya di Kalimantan Barat.

Dengan pengamanan yang terkoordinasi, diharapkan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maupun stabilitas keamanan di Kota Pontianak. (Sumber: Humas Polresta Pontianak)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Kapolresta Pontianak Pimpin Apel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa SPARKA di Kantor Gubernur, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/kapolresta-pontianak-pimpin-apel.html

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata

Evi Pontianak    Mei 02, 2026    Comment   

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata. 

Pontianak – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi ajang refleksi atas perkembangan sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan tren peningkatan positif dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalbar mencapai 8,07 tahun, meningkat dari 7,78 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan menjadi 12,69 tahun. Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, menyebut bahwa capaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di berbagai wilayah.

“Untuk mencapai itu tentu kita perlu akses, kita perlu guru, kita perlu sekolah-sekolah yang dibangun, kita perlu buku-buku yang dibelanjakan, dan masih banyak lainnya, nah itu juga yang berusaha kita bangun,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, perbaikan sarana pendidikan terus dilakukan. Sepanjang 2025, sebanyak 26 SMA telah direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.

Selain peningkatan infrastruktur, Pemprov Kalbar juga berfokus pada penanganan angka putus sekolah melalui program Retrieval yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 88 Tahun 2021. Program ini memberikan bantuan hingga Rp2 juta per bulan bagi siswa yang kembali melanjutkan pendidikan.

Menurut Syarif Faisal, data penerima bantuan diperoleh dari sekolah dan diverifikasi secara ketat agar tepat sasaran. “Agar stimulus ini tepat sasaran kita dari Disdikbud meminta data ini dari satuan pendidikan yang nantinya juga akan di verifikasi oleh bidang PSMK maupun pengawas sekolah,” jelasnya.

Bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan harian siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama anak putus sekolah.

“Tentu kita berharap dengan adanya program ini dapat mengurangi angka putus sekolah di Kalbar,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia di Kalbar akan terus meningkat. Momentum Hardiknas pun menjadi pengingat penting bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/hardiknas-2026-pendidikan-kalbar.html

Endang Tri Purwanto Gandeng Pemuda Pancasila Jaga Stabilitas Pontianak

Evi Pontianak    Mei 02, 2026    Comment   

Endang Tri Purwanto Gandeng Pemuda Pancasila Jaga Stabilitas Pontianak

Kapolresta Pontianak Endang Tri Purwanto perkuat sinergi dengan Pemuda Pancasila untuk menjaga keamanan dan mendukung AVC 2026 di Pontianak.

PONTIANAK - Upaya menjaga stabilitas keamanan di Pontianak terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif. Endang Tri Purwanto memimpin audiensi bersama jajaran Pemuda Pancasila tingkat kota sebagai langkah strategis mempererat sinergi antara aparat dan organisasi masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (29/4/2026), dihadiri unsur kepolisian serta pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pontianak.

Dalam forum tersebut, Endang Tri Purwanto menegaskan bahwa peran organisasi kemasyarakatan sangat krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat dinilai mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Selain membahas penguatan sinergi, agenda juga menyoroti dukungan terhadap pelaksanaan Asian Volleyball Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9–18 Mei 2026. Dalam konteks tersebut, aparat kepolisian menekankan pentingnya sterilisasi sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan berskala internasional tersebut.

Dari pihak organisasi, M. Firdaus menyampaikan komitmen untuk mendukung langkah pemerintah dan aparat keamanan. Dukungan tersebut mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, serta keterlibatan dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Audiensi ini menjadi momentum konsolidasi antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam membangun komunikasi yang lebih intensif. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial serta menciptakan suasana aman dan harmonis di Kota Pontianak.

FAQ

1. Apa tujuan audiensi antara Polresta Pontianak dan Pemuda Pancasila?
Untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini?
Jajaran Polresta Pontianak dan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Pontianak.

3. Apa kaitannya dengan AVC 2026?
Audiensi membahas dukungan pengamanan menjelang Asian Volleyball Championship 2026.

4. Mengapa peran ormas dianggap penting?
Karena ormas memiliki jaringan sosial yang luas untuk membantu menjaga stabilitas lingkungan.

5. Apa hasil yang diharapkan dari pertemuan ini?
Terbangunnya komunikasi yang kuat dan kolaborasi berkelanjutan dalam menjaga keamanan kota.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Endang Tri Purwanto Gandeng Pemuda Pancasila Jaga Stabilitas Pontianak, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/endang-tri-purwanto-gandeng-pemuda.html

Pelantikan Kadin Kalbar Tuai Kritik, Fachrudin D Siregar Diduga Langgar AD ART

Evi Pontianak    Mei 01, 2026    Comment   

Pelantikan Kadin Kalbar Tuai Kritik, Fachrudin D Siregar Diduga Langgar AD ART

Kontroversi pelantikan Kadin Kalbar 2026 mencuat, legalitas Muprov dipertanyakan. Nama Fachrudin D Siregar dan Arya Rizqi Darsono jadi sorotan konflik kepengurusan.

Kontroversi Pelantikan Kadin Kalbar, Polemik Legalitas Mencuat Jelang 1 Mei 2026

PONTIANAK - Rencana pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat memicu polemik serius. 

Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan proses yang melatarbelakangi terbentuknya kepengurusan tersebut.

Nama Fachrudin D Siregar disebut sebagai Ketua Umum hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang digelar pada Januari 2026. 

Namun, pelaksanaan forum tersebut dinilai tidak memenuhi syarat administratif dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

M Saleh menyampaikan bahwa Muprov tersebut tidak mengantongi rekomendasi tertulis dari Kadin Indonesia, yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan forum resmi organisasi. 

Selain itu, kejelasan struktur kepengurusan dan legitimasi peserta juga dipersoalkan.

Menurut M Saleh, kepengurusan yang sebelumnya telah berakhir masa berlaku Surat Keputusan (SK)-nya tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Muprov baru. 

Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakjelasan legalitas hasil forum, termasuk penetapan Fachrudin D Siregar sebagai Ketua Umum.

Penolakan terhadap rencana pelantikan juga disampaikan oleh M Rifal dan Junaidi. Ketiga pihak tersebut meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, M Saleh mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Arya Rizqi Darsono, yang merupakan Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat hasil Muprov VII pada 9 Agustus 2024. 

Kepengurusan tersebut telah disahkan melalui SK Kadin Indonesia Nomor Skep/179/DP/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 dengan masa jabatan hingga 2029.

Dukungan terhadap kepemimpinan Arya Rizqi Darsono ditegaskan sebagai bentuk menjaga legalitas organisasi. 

Apabila pelantikan tetap dilaksanakan dan melibatkan pihak Kadin Indonesia, langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebut akan menjadi opsi lanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari potensi dualisme kepengurusan di tubuh Kadin Kalimantan Barat. 

Situasi ini juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi stabilitas organisasi dan iklim dunia usaha di daerah.

Sejumlah pihak berharap polemik ini dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah, sehingga Kadin Kalimantan Barat dapat kembali fokus pada perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa yang menjadi inti polemik pelantikan Kadin Kalbar?
Polemik berpusat pada dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Muprov yang menetapkan kepengurusan baru.

Siapa yang dipersoalkan dalam pelantikan ini?
Fachrudin D Siregar sebagai Ketua Umum hasil Muprov Januari 2026.

Apa masalah utama dalam Muprov tersebut?
Tidak adanya rekomendasi resmi dari Kadin Indonesia serta keabsahan peserta dan penyelenggara.

Siapa Ketua Umum yang diakui sebelumnya?
Arya Rizqi Darsono, berdasarkan SK resmi Kadin Indonesia periode 2024–2029.

Apa langkah yang akan diambil jika pelantikan tetap berlangsung?
Kemungkinan gugatan ke PTUN untuk menguji legalitas keputusan.

Sumber: Laporan Tim Lapangan

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Pelantikan Kadin Kalbar Tuai Kritik, Fachrudin D Siregar Diduga Langgar AD ART, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/pelantikan-kadin-kalbar-tuai-kritik.html

Gejolak Global Tekan APBN, Pendidikan Jarak Jauh Kembali Jadi Opsi Efisiensi

Evi Pontianak    April 30, 2026    Comment   

Gejolak Global Tekan APBN, Pendidikan Jarak Jauh Kembali Jadi Opsi Efisiensi

Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si.

PONTIANAK - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak lagi dipandang sebagai konflik regional semata. Dampaknya menjalar hingga ke sektor energi, pangan, hingga kebijakan fiskal banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu ketidakpastian global yang berimbas langsung pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Sejumlah proyeksi ekonomi internasional memperkirakan lonjakan harga energi global pada 2026. Harga minyak mentah jenis Brent diprediksi berada di kisaran 86 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,4 juta per barel (kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS). Bahkan dalam skenario konflik yang berkepanjangan, harga dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,9 juta per barel.

Tidak hanya energi, harga pupuk global diperkirakan meningkat hingga 31 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan sektor pertanian dan memperbesar risiko inflasi, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada impor bahan baku energi dan pangan.

Tekanan Global Dorong Lonjakan Beban Subsidi Energi

Indonesia turut merasakan tekanan akibat gejolak global tersebut. Ketergantungan terhadap energi impor membuat perubahan harga minyak dunia berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun pada 2026. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sekitar Rp1,15 juta per barel (setara 70 dolar AS).

Namun, jika konflik global terus berlanjut dan harga energi meningkat, kebutuhan subsidi energi berpotensi bertambah hingga sekitar Rp97,3 triliun (konversi dari 5,9 miliar dolar AS). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi pada berbagai sektor.

Selain subsidi energi, tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Pada Maret 2026, rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.958 per dolar AS, dipengaruhi sentimen global yang cenderung menghindari risiko akibat konflik geopolitik.

Efisiensi Anggaran Sentuh Dunia Pendidikan Tinggi

Situasi fiskal yang ketat mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terbatas.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang membuka peluang pelaksanaan PJJ bagi mahasiswa semester lima ke atas serta mahasiswa pascasarjana.

Pendekatan ini dipandang rasional karena mahasiswa tingkat lanjut dinilai telah memiliki dasar akademik yang lebih kuat. Mata kuliah berbasis teori, seminar, dan diskusi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara daring.

Namun, kegiatan yang membutuhkan praktik langsung seperti laboratorium, bengkel, klinik, maupun studio tetap harus dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.

Belajar Dari Pengalaman Pandemi Covid-19

Penerapan pembelajaran jarak jauh bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting tentang tantangan pendidikan daring.

Pada masa tersebut, banyak institusi pendidikan melakukan pembelajaran daring secara darurat tanpa perencanaan pedagogi yang matang. Proses belajar kerap berubah menjadi sekadar pemberian tugas tanpa interaksi bermakna antara dosen dan mahasiswa.

Sejumlah laporan internasional menunjukkan dampak serius terhadap capaian belajar. Indonesia tercatat mengalami penurunan kemampuan literasi hingga 40 persen dan numerasi hingga 56 persen selama masa pembelajaran jarak jauh darurat.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa PJJ membutuhkan sistem yang dirancang khusus, bukan sekadar memindahkan kelas tatap muka ke platform video daring.

Mutu Pendidikan Jadi Penentu Keberhasilan PJJ

Implementasi PJJ tidak dapat dilakukan secara instan. Perguruan tinggi harus memastikan kesiapan kurikulum, materi digital, metode evaluasi, serta interaksi pembelajaran yang efektif.

Setiap mata kuliah daring perlu dilengkapi dengan bahan ajar digital, forum diskusi, asesmen berbasis proyek, serta umpan balik yang terukur. Tanpa komponen tersebut, risiko penurunan kualitas pembelajaran menjadi sangat besar.

Regulasi nasional sebenarnya telah memberi dasar hukum bagi pelaksanaan PJJ. Aturan tersebut memungkinkan perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran daring hingga 50 persen dari total beban studi tanpa izin khusus, selama mendapat persetujuan senat akademik.

Dengan kata lain, PJJ merupakan sistem pendidikan yang kompleks, bukan sekadar pilihan teknis untuk menghemat biaya operasional kampus.

Peran Pengalaman Nasional Dalam Pengembangan PJJ

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Model pembelajaran yang telah berjalan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa PJJ dapat menjadi solusi perluasan akses pendidikan tinggi.

Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajaran.

Langkah efisiensi fiskal akibat tekanan global memang tidak dapat dihindari. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.

PJJ Dipandang Sebagai Strategi Jangka Panjang

Kondisi global yang tidak menentu mendorong banyak negara menata ulang prioritas belanja publik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tetap menjadi sektor strategis yang harus dijaga kualitasnya.

Pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi jangka panjang jika dirancang sebagai bagian dari transformasi pendidikan, bukan sekadar kebijakan darurat.

Di tengah tekanan ekonomi global, menjaga mutu pendidikan tinggi menjadi investasi penting untuk mempertahankan daya saing nasional di masa depan.

FAQ

1. Mengapa konflik global memengaruhi pendidikan di Indonesia?
Konflik global memicu kenaikan harga energi dan subsidi, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran termasuk di sektor pendidikan.

2. Siapa yang dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)?
Mahasiswa semester lima ke atas dan mahasiswa pascasarjana berpotensi mengikuti PJJ, tergantung kebijakan perguruan tinggi.

3. Apakah semua mata kuliah bisa dilakukan secara daring?
Tidak. Mata kuliah praktik seperti laboratorium dan klinik tetap membutuhkan pembelajaran tatap muka.

4. Apa risiko terbesar dari PJJ yang tidak dirancang dengan baik?
Risiko utama adalah penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss.

5. Apakah PJJ akan menjadi sistem pendidikan masa depan?
PJJ berpotensi menjadi bagian penting pendidikan masa depan jika didukung sistem dan teknologi yang memadai.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Gejolak Global Tekan APBN, Pendidikan Jarak Jauh Kembali Jadi Opsi Efisiensi, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/gejolak-global-tekan-apbn-pendidikan.html

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Evi Pontianak    April 28, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/gubernur-kalbar-temui-demonstran.html

Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini

Evi Pontianak    April 28, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen. Foto: Dok. Ist

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Salah satu fokus utama diarahkan ke wilayah pedalaman dan daerah dengan akses terbatas, termasuk dua ruas jalan strategis di Kabupaten Sintang, yakni Nanga Mau–Tebidah dan Tebidah–Bunyau.

Melalui Dinas PUPR Kalimantan Barat, pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk peningkatan dua ruas jalan tersebut. Masing-masing paket pekerjaan memperoleh pagu anggaran Rp12 miliar dan saat ini telah memasuki tahap persiapan tender fisik.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan penanganan ruas Nanga Mau–Tebidah direncanakan sepanjang 1,14 kilometer dengan prioritas pada titik jalan yang mengalami kerusakan berat.

“Iya kita memiliki rencana penangan efektif untuk ruas jalan Nanga Mau-Tebidah itu sepanjang 1,14 kilometer dan kita fokuskan pada kerusakan berat,” ujarnya.

Sementara itu, ruas Tebidah–Bunyau juga akan ditangani dengan panjang efektif 1,14 kilometer. Fokus pengerjaan tetap diarahkan pada segmen jalan rusak parah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas harian dan distribusi hasil usaha warga.

Menurut Iskandar, pola pembangunan dilakukan secara bertahap melalui skema fungsional tersebar, yakni memperbaiki titik-titik kerusakan paling parah terlebih dahulu agar akses masyarakat dapat segera terbantu.

“Kita memastikan bahwa pembangunan ini segera berprogres pada 2026, dengan fokus kita pada pembangunan jalan yang berat atau rusak parah, meskipun mungkin kecil tapi kita bertahap melakukan perbaikan, dengan skema tersebut,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, perbaikan dua ruas jalan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/pemprov-kalbar-anggarkan-rp-24-miliar.html

MTQ Ke-34 Pontianak Barat Diikuti 266 Peserta Dari Empat Kelurahan

Evi Pontianak    April 27, 2026    Comment   

MTQ Ke-34 Pontianak Barat Diikuti 266 Peserta Dari Empat Kelurahan

MTQ Pontianak Barat 2026 diikuti 266 peserta. Amirullah menegaskan MTQ harus menjadi gerakan pembentuk karakter dan penguatan nilai Qurani di masyarakat.

PONTIANAK - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan tahunan yang bersifat simbolis. Pesan tersebut menjadi sorotan utama saat pembukaan MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan bahwa MTQ harus dipahami sebagai momentum memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Amirullah, kegiatan MTQ seharusnya mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara nyata.

Pembukaan MTQ berlangsung di Aula Kantor Camat Pontianak Barat pada Minggu (26/4/2026), dihadiri peserta dari berbagai kelurahan di wilayah tersebut.

MTQ Diposisikan Sebagai Gerakan Sosial Berbasis Nilai Qurani

Dalam arahannya, Amirullah menjelaskan bahwa MTQ memiliki makna lebih luas daripada sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an. MTQ diposisikan sebagai gerakan sosial yang mendorong terbentuknya masyarakat religius, cerdas, dan berdaya saing.

Konsep tersebut dibangun di atas empat pilar utama yang menjadi fondasi pelaksanaan MTQ tahun ini.

Pilar pertama adalah qurani, yang menempatkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam perilaku sehari-hari. Amirullah menilai nilai-nilai Al-Qur’an perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial.

Pilar kedua adalah cerdas, yang menekankan pentingnya kecerdasan intelektual generasi muda. Amirullah menilai kecerdasan akademik harus selaras dengan nilai moral yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an.

Peran Keluarga Jadi Penentu Pembentukan Karakter Generasi

Pilar ketiga yang disampaikan Amirullah berfokus pada pembentukan karakter. Menurut Amirullah, keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan kualitas moral generasi muda.

Di tengah derasnya arus globalisasi, Amirullah menilai keluarga berfungsi sebagai benteng utama dalam menjaga nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Pilar keempat adalah adaptif, yang menekankan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas religius. Amirullah menilai kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar generasi muda mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai dasar keagamaan.

Peserta Diingatkan Menjadikan MTQ Sebagai Media Dakwah

Selain menyoroti makna kegiatan, Amirullah juga memberikan pesan khusus kepada seluruh peserta. Amirullah mengingatkan bahwa tujuan utama mengikuti MTQ bukan semata-mata meraih gelar juara.

Menurut Amirullah, setiap peserta diharapkan mampu menjadi penyebar nilai-nilai Al-Qur’an di lingkungan masing-masing setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Amirullah juga mengingatkan dewan hakim untuk menjalankan tugas secara objektif dan adil dalam melakukan penilaian. Penilaian yang transparan dinilai penting untuk menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Kecamatan Pontianak Barat pada ajang tingkat kota hingga provinsi.

Ratusan Peserta Ikuti MTQ di Berbagai Cabang Lomba

MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026 diikuti sebanyak 266 peserta yang berasal dari empat kelurahan.

Jumlah peserta terdiri dari 101 peserta laki-laki dan 90 peserta perempuan untuk cabang perorangan. Selain itu, cabang beregu juga diikuti oleh 9 regu laki-laki dan 16 regu perempuan, khusus pada cabang Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an.

Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi yang telah ditentukan panitia.

Cabang tilawah dan tartil dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pontianak Barat. Sementara cabang Fahmil Qur’an dan Syarhil Qur’an dipusatkan di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar.

Adapun cabang tahfiz, murattal, dan mujawwad berlangsung di Masjid Syaiful Islam. Untuk cabang kaligrafi, seluruh kegiatan dipusatkan di SMA Kapuas Pontianak dengan kategori yang mencakup penulisan naskah hingga kaligrafi digital.

MTQ Dinilai Berperan Menyiapkan Generasi Berkarakter

Pelaksanaan MTQ dinilai tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana membangun generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan moral.

Melalui pelaksanaan yang konsisten, kegiatan MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. (Slamet)

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul MTQ Ke-34 Pontianak Barat Diikuti 266 Peserta Dari Empat Kelurahan, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/mtq-ke-34-pontianak-barat-diikuti-266.html

Status Jabatan Empat Dosen Fisipol Untan Jadi Sorotan Usai Dugaan Pemalsuan Nilai

Evi Pontianak    April 26, 2026    Comment   

Status Jabatan Empat Dosen Fisipol Untan Jadi Sorotan Usai Dugaan Pemalsuan Nilai

Kasus dugaan pemalsuan nilai di Fisipol Untan memicu sorotan setelah empat dosen disebut telah disanksi sejak 2025, namun status jabatan dan fungsi senat fakultas masih dipertanyakan. (Foto ilustrasi)

Pontianak — Polemik terkait dugaan pelanggaran akademik di Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Tanjungpura (Untan) kembali menjadi perhatian. 

Empat dosen di lingkungan fakultas tersebut disebut telah menerima sanksi disiplin sejak tahun 2025, menyusul dugaan pemalsuan nilai akademik.

Dikutip dari Suaraindo.id, Minggu (26/4/2026) Informasi yang dihimpun menyebutkan, sanksi terhadap empat dosen tersebut merujuk pada ketentuan statuta universitas serta aturan disiplin pegawai yang berlaku di lingkungan kampus. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak diperkenankan menempati jabatan struktural di lingkungan universitas.

Ketentuan disiplin itu mengatur bahwa pejabat yang dikenai sanksi sedang hingga berat harus diberhentikan dari jabatan struktural, termasuk posisi kepala program studi, ketua jurusan, wakil dekan, dekan, hingga pejabat pada tingkat rektorat.

Seorang sumber internal yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan bahwa ketentuan mengenai larangan menduduki jabatan bagi pejabat yang disanksi sudah diatur secara tegas dalam statuta universitas maupun peraturan rektor.

Namun hingga kini, keempat dosen yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran tersebut disebut masih tercatat menduduki jabatan di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Dampak Dugaan Kasus Terasa Hingga Ke Fungsi Senat Fakultas

Persoalan disiplin tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga disebut memengaruhi tata kelola kelembagaan di tingkat fakultas.

Sejak tahun 2025, aktivitas lembaga senat fakultas di Fisipol dikabarkan tidak berjalan optimal. Senat fakultas memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan akademik, termasuk pelaksanaan kegiatan resmi seperti yudisium dan wisuda.

Sebelumnya, pelaksanaan wisuda di lingkungan fakultas dilakukan dalam bentuk rapat terbuka senat. 

Namun dalam beberapa waktu terakhir, agenda wisuda disebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan syukuran tanpa melalui mekanisme rapat senat seperti biasanya.

Kondisi tersebut turut berdampak pada pengembangan karier dosen, khususnya bagi tenaga pengajar yang tengah mengajukan kenaikan pangkat.

Salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat adalah surat pengantar dari senat fakultas. Ketika fungsi senat tidak berjalan, persyaratan tersebut menjadi sulit dipenuhi.

Situasi ini disebut menyebabkan sejumlah dosen muda mengalami keterlambatan dalam proses kenaikan jabatan akademik.

SK Pembentukan Senat Fisipol Disebut Belum Terbit

Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa hingga saat ini Surat Keputusan (SK) pembentukan senat Fisipol belum diterbitkan.

Keterlambatan penerbitan SK tersebut diduga berkaitan dengan masih adanya nama pejabat yang dikaitkan dengan kasus disiplin di lingkungan fakultas.

Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak universitas.

Rektor Untan Garuda Wiko Belum Memberikan Pernyataan Resmi

Hingga laporan ini disusun, pihak Universitas Tanjungpura belum menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan pemalsuan nilai tersebut.

Klarifikasi juga belum diberikan mengenai status jabatan empat dosen yang disebut telah disanksi maupun terkait kondisi kelembagaan senat fakultas di Fisipol.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, namun hingga saat ini belum diperoleh tanggapan resmi.

Pihak universitas diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka guna memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola akademik di lingkungan perguruan tinggi.

FAQ

1. Apa kasus yang terjadi di Fisipol Untan?

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pemalsuan nilai akademik yang melibatkan empat dosen di Program Magister Fisipol Untan.

2. Kapan sanksi terhadap dosen disebut dijatuhkan?

Informasi yang beredar menyebutkan sanksi telah dijatuhkan sejak tahun 2025.

3. Apa dampak kasus ini terhadap kegiatan akademik?

Beberapa kegiatan akademik seperti fungsi senat fakultas, yudisium, serta kenaikan pangkat dosen disebut terdampak.

4. Mengapa senat fakultas menjadi penting dalam kasus ini?

Senat fakultas memiliki peran penting dalam proses administrasi akademik, termasuk pengesahan kegiatan resmi dan dukungan administratif dosen.

5. Apakah pihak Universitas Tanjungpura sudah memberikan klarifikasi?

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak universitas terkait perkembangan kasus tersebut.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Status Jabatan Empat Dosen Fisipol Untan Jadi Sorotan Usai Dugaan Pemalsuan Nilai, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/status-jabatan-empat-dosen-fisipol.html