Pontianak - Di sebuah persimpangan jalan di Kalimantan Barat, kamera ETLE terpasang diam. Tidak bersuara, tidak menghentikan kendaraan, tapi diam-diam merekam semuanya. Dari pelanggaran lampu merah hingga kendaraan dengan pajak yang sudah lama mati.
Bagi sebagian orang, kamera itu terasa mengintimidasi. Namun bagi pemerintah daerah dan kepolisian, ETLE justru menjadi harapan baru untuk menciptakan jalan raya yang lebih tertib dan aman.
Harapan itulah yang mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. Di balik pertemuan resmi tersebut, tersimpan tujuan besar: menjadikan ETLE sebagai sistem yang hadir di seluruh kabupaten dan kota, bukan hanya di pusat perkotaan.
Krisantus melihat ETLE sebagai alat perubahan perilaku. Menurutnya, selama ini banyak pemilik kendaraan menunda membayar pajak karena merasa tidak ada konsekuensi langsung. Kendaraan tetap bisa melaju, seolah semuanya baik-baik saja.
Namun ETLE mengubah pola itu. Sekali kamera menangkap pelanggaran, data kendaraan langsung terbaca. Pajak mati, pelat tidak aktif, atau data tidak sinkron, semuanya terungkap.
“Ini bukan soal menghukum, tapi membiasakan,” kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan pemerintah.
Di sisi lain, kepolisian melihat ETLE sebagai mitra kerja yang efektif. Tanpa harus selalu turun ke jalan, sistem ini membantu memantau pelanggaran dan kepatuhan kendaraan secara real time. Lebih objektif, lebih transparan.
Bagi masyarakat, dampaknya perlahan terasa. Ada yang mulai mengecek masa berlaku pajak lebih rutin. Ada pula yang memilih melengkapi administrasi kendaraan sebelum bepergian jauh. Ketertiban yang dulunya terasa dipaksakan, kini mulai tumbuh sebagai kebiasaan.
ETLE mungkin hanya kamera. Tapi di balik lensa itu, ada pesan kuat tentang disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Jalan raya bukan sekadar ruang bergerak, melainkan cermin kepatuhan bersama.
