Pontianak, Kalbar – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, di Ballroom Khatulistiwa Hotel Aston Pontianak, Rabu (19/10/2022). Rakorwasda ini merupakan sarana penting bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi dan APIP Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam meningkatkan profesionalisme mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan penyingkronisasian program pengawasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Gubernur Kalbar menekankan agar Inspektorat di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat akan pentingnya APIP guna mewujudkan Good Governance dalam roda pemerintahan.
“Tunjukkan bahwa Inspektorat itu punya otoritas sebagai tangan kanan dan tangan kirinya kepala daerah guna tata laksana yang baik,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.
Sebagaimana diketahui, bahwa APIP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum sebuah dokumen rencana pengawasan tahunan atau yang kemudian disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
“Penyusunan PKPT dilakukan untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan juga hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kalau Inspektoratnya bagus, kepala daerah itu lebih mudah kerjanya, sehingga temuannya tidak banyak,” ujar Sutarmidji.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir M.Si, mengungkapkan pertama dirinya berharap dukungan para Kepala Daerah untuk memilih APIP dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan baik, sehingga harapan kedepan APIP sangat signifikan untuk membantu kepala daerah dalam rangka pengawasan.
“Tentunya dan harapannya kalau APIP ini kuat, pengawasannya kuat maka roda pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat akan berjalan dengan baik,” ungkap Irjen Kemendagri.
Dirinya juga mengapresiasi Inspektorat Provinsi Kalbar yang telah melakukan berbagai Inovasi yang ada, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan salah satunya meresmikan ‘HALO ITPROV’ dalam bentuk pengawasan langsung dari masyarakat.
“Program tersebut sangat baik kalau saya lihat daerah lain belum memiliki inovasi ini, mungkin ini yang pertama tentunya support Gubernur menjadi kunci dalam bentuk pengawasan yang ada,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Penghargaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
(ian/aws)
Cover dan konten: Adpim Pemprov Kalbar
Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Peran Apip Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Link: https://www.borneotribun.com/2022/10/peran-apip-dalam-mewujudkan.html