PONTIANAK – Hari Menanam Pohon Indonesia diperingati setiap tanggal 28 November. Peringatan Hari Menanam Pohon Tahun 2023 di Kalimantan Barat, dilaksanakan dalam rangka mendukung FOLU Net Sink Kalbar 2030, Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M,Kes melakukan Penanaman sebanyak 100 bibit pohon penghijauan dari jenis Tabebuya, Pulai, Ketapang Kencana, Trembesi, Matoa dan Sepatu Dea di area GOR Kalbar Kota Pontianak.
Kegiatan penanaman pohon ini juga dilaksanakan secara serentak di tingkat tapak oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas LHK Provinsi Kalbar, dengan total bibit yang ditanam berdasarkan laporan terakhir yang kami terima sejumlah 5600 batang dengan rincian diantaranya KPH Sekadau sejumlah 2351 batang, KPH Kayong 2000 batang, KPH Mempawah 500 batang, KPH Landak 300 batang, KPH Sintang Utara 200 batang, Sintang Timur 210 batang dan KPH Ketapan Selatan 50 Batang.
Adapun lokasi penanaman dilaksanakan pada lingkungan kantor, sekolah, tempat ibadah, areal perhutanan sosial, lahan kelola kelompok dan Hutan Kota.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata tetapi perlu keterlibatan semua pihak dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan Kalbar yang lebih baik.
"Untuk itu kami mendorong peran semua pihak baik BUMN, Dunia Usaha, NGO/CSO, dan khususnya kalangan muda seperti siswa sekolah dan mahasiswa untuk bersama-sama menghijaukan bumi Kalbar melalui aksi penanaman pohon dan menumbuhkan budaya menanam pohon, dimulai dari lingkungan sekitar sekolah maupun kantor,"ujar Pj Gubernur Kalbar saat menyampaikan sambutan.
Selain penanaman pohon, juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Lembaga SAMPAN Kalimantan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal Pendampingan Perhutanan Sosial serta kegiatan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Sistem Informasi Wilayah Adat (SIWA) oleh konsorsium BRWA, AMAN Kalbar dan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).
SIWA merupakan sistem berbasis web yang dimaksudkan untuk penyediaan data terkait sebaran wilayah adat dan Hutan Adat di Kalbar secara terstruktur dan sistematis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat berkomitmen dalam mendorong peningkatan tutupan lahan. Diantaranya Pemerintah Kalbar telah Menyusun Dokumen Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 (RKFNET), dan Kalbar merupakan Provinsi pertama yang menyerahkan dokumen RKFNET tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Berdasarkan dokumen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutan seluas 7,6 juta Ha dengan target serapan karbon total adalah 32,1 juta ton CO2e (carbon equivalen) atau setara dengan 12% dari total kontribusi nasional dan target penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO2e (carbon equivalen) pada tahun 2030.
Kemudian berdasarkan data dari BPDAS Kapuas pada Tahun 2022, masih terdapat lahan dengan kategori sangat kritis seluas 8.355 Ha dan kritis seluas 736.383 Ha di Provinsi Kalimantan Barat.
"Saya berharap aksi penanaman yang kita lakukan hari ini dapat menjadi langkah kecil kita bersama dalam mewujudkan Bumi Kalimantan Barat yang lebih lestari, dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan serupa di lingkungan masing-masing."
"Selanjutnya Saya juga berharap bibit-bibit yang telah di tanam agar dapat dipelihara dengan baik sehingga dapat tumbuh subur menjadi sebatang pohon dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua," kata Harisson.
Pergi mendaki ke Gunung Palung,
hutannya asri, flora dan satwanya beragam.
Areal berhutan perlu kita lindung,
untuk Kalbar lestari melalui aksi menanam.
Demikian pantun dari dr. Harisson, M.Kes seraya menutup kata sambutan dikegiatan Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, 1 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul FOLU Net Sink Kalbar 2030, Pj Gubernur Kalbar Memimpin Penanaman 100 Bibit Pohon, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/folu-net-sink-kalbar-2030-pj-gubernur.html