 |
| Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3–6,1 Persen, Bapperida Kalbar Matangkan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 2027 Lewat FGD Strategis. |
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan tahun 2027. Melalui forum diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bapperida) menyusun Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) sebagai fondasi arah kebijakan ekonomi Kalbar ke depan.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bapperida pada Rabu (18/2/2026) ini dibuka langsung oleh Kepala Bapperida Kalbar, Linda Purnama. Hadir dalam forum tersebut perwakilan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan akademisi, hingga pelaku usaha. Suasana diskusi berlangsung dinamis, menandakan keseriusan semua pihak dalam merancang masa depan ekonomi Kalimantan Barat.
KEMD 2027: Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Peta Jalan Ekonomi Kalbar
Dalam sambutannya, Kepala Bapperida menegaskan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah bukan hanya rutinitas administratif. Dokumen ini adalah tahapan strategis yang akan menentukan arah pembangunan daerah.
Penyusunan KEMD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menempatkan kerangka ekonomi makro sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Artinya, kebijakan ekonomi tidak boleh disusun secara sporadis, tetapi harus berbasis data, proyeksi, serta sinkron dengan agenda pembangunan nasional.
Bagi masyarakat, mungkin istilah “Kerangka Ekonomi Makro” terdengar teknis. Namun secara sederhana, KEMD adalah gambaran besar tentang:
-
Seberapa cepat ekonomi Kalbar akan tumbuh
-
Sektor mana yang menjadi andalan
-
Seberapa besar peluang investasi
-
Bagaimana arah kebijakan fiskal daerah
Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Bahas Isu Strategis: Dari Perdagangan hingga Pariwisata
FGD tersebut membedah berbagai sektor kunci yang menjadi penopang ekonomi Kalimantan Barat. Diskusi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga menyentuh potensi dan tantangan riil di lapangan.
Beberapa isu utama yang dibahas antara lain:
1. Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Kalimantan Barat memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Peluang ekspor-impor menjadi perhatian penting, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal.
2. Industri dan Pertambangan
Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, arah kebijakan ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, melainkan juga hilirisasi agar manfaat ekonominya lebih besar bagi daerah.
3. Investasi dan Penanaman Modal
Arus investasi menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Forum ini turut mengulas strategi menarik investor dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
4. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Kalbar memiliki potensi besar di sektor agraris. Proyeksi produksi hingga 2027 menjadi salah satu bahan penting dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi.
5. Kehutanan dan Pariwisata
Hasil hutan, destinasi wisata alam, serta sektor akomodasi makanan dan minuman juga menjadi sorotan. Pariwisata dinilai memiliki multiplier effect yang besar terhadap UMKM dan lapangan kerja.
6. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027
Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator kemampuan fiskal pemerintah. Target PAD yang realistis namun progresif sangat diperlukan agar program pembangunan berjalan optimal.
Dengan pembahasan lintas sektor tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada potensi ekonomi yang terlewat.
RKPD 2027 Masuk Tahap Awal, Publik Akan Dilibatkan
Saat ini, penyusunan RKPD Kalimantan Barat Tahun 2027 masih berada pada tahap Rancangan Awal. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menggelar konsultasi publik untuk meminta masukan masyarakat.
Langkah ini penting. Sebab, arah kebijakan ekonomi tidak boleh hanya dirumuskan di ruang rapat. Aspirasi publik, dunia usaha, dan akademisi harus terakomodasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Di sinilah KEMD berperan sebagai kerangka dasar. Arah kebijakan ekonomi yang tertuang di dalamnya harus komprehensif, selaras dengan prioritas pembangunan, serta responsif terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.
Selaras RPJMD dan RPJPD: Menata Fondasi 20 Tahun ke Depan
Kerangka Ekonomi Makro Daerah 2027 tidak berdiri sendiri. Dokumen ini menjadi bagian integral dari:
-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029 (RPJMD)
-
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Barat 2025–2045 (RPJPD)
Tahun 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus tahapan awal penguatan fondasi pembangunan jangka panjang 2025–2045.
Artinya, keputusan ekonomi yang diambil hari ini akan berdampak pada wajah Kalimantan Barat hingga dua dekade mendatang.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3–6,1 Persen
Mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Kalimantan Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 6,1 persen.
Angka ini bukan sekadar target di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif diharapkan mampu:
-
Menciptakan lapangan kerja baru
-
Menekan angka kemiskinan
-
Meningkatkan daya beli masyarakat
-
Memperkuat ketahanan ekonomi daerah
Tentu, untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergi semua pihak—pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.
Mengapa Ini Penting untuk Anda?
Mungkin Anda bertanya, apa dampaknya bagi masyarakat biasa?
Perencanaan ekonomi makro yang matang akan berpengaruh langsung pada:
-
Stabilitas harga kebutuhan pokok
-
Peluang kerja dan usaha
-
Pembangunan infrastruktur
-
Dukungan terhadap UMKM
-
Kualitas layanan publik
Ketika kebijakan disusun berbasis data dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran bisa diminimalkan.
Harapan Bapperida: Data Akurat, Kebijakan Tepat
Melalui FGD ini, Bapperida Kalbar berharap mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi terkini, peluang, hingga tantangan ekonomi daerah menuju 2027.
Seluruh data dan masukan yang dihimpun akan menjadi dasar dalam merumuskan asumsi makro ekonomi, termasuk proyeksi pertumbuhan, inflasi, investasi, serta kemampuan fiskal daerah.
Pendekatannya jelas: kebijakan harus berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar asumsi.
Momentum Menata Masa Depan Kalbar
FGD Penyusunan KEMD 2027 menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat untuk menata arah pembangunan secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Dengan target pertumbuhan 5,3–6,1 persen, tantangannya tentu tidak ringan. Namun dengan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan publik, optimisme itu tetap terbuka lebar.
Kini, pertanyaannya bukan lagi “apakah Kalbar bisa tumbuh?”, melainkan “seberapa cepat dan seberapa merata pertumbuhan itu bisa dirasakan masyarakat?”
Dan jawabannya sedang disusun hari ini—melalui kerangka ekonomi yang dirancang dengan cermat demi kesejahteraan bersama.